PemerintahIndonesia harus mengadopsi tiga strategi utama untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui crowdfunding.
JAKARTA, - Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, namun pengembangannya sangat memerlukan dukungan pemerintah baik dalam hal regulasi maupun insentif. Hal itu merupakan salah satu sorotan dalam buku berjudul 'Jejak dan Langkah Energi Terbarukan Indonesia' yang peluncurannya dilakukan oleh Harian Kompas dengan Institute For Essential Services Reform IESR. Ketua Tim Penulis Buku sekaligus Wartawan Harian Kompas Aris Prasetyo mengatakan, dalam buku tersebut banyak menceritakan praktik-praktik pengembangan energi terbarukan di masyarakat. Baca juga Megaproyek Pembangkit MW Dinilai Berpotensi Menghambat Pertumbuhan EBT Seperti pada desa-desa yang ada di wilayah Sumba, Nusa Tenggara Timur NTT, energi listriknya berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro PLTMH atau pembangkit listrik skala kecil yang menggunakan tenaga air. Selain itu, terdapat pula yang memanfaatkan tenaga surya atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya PLTS, dan tenaga kincir angin atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu PLTB untuk memenuhi kebutuhan listrik. "Bahkan ada Desa Kamanggih di Sumba Timur yang sudah mandiri energi, mengandalkan listrik dari PLTMH yang dibangun di tepi Sungai Mbakuhau, bahkan kelebihan listriknya dijual ke PLN," ujarnya dalam acara soft launching buku, Selasa 28/4/2021. Selain PLTMH, masyarakat di Desa Kamanggih juga memanfaatkan biogas yang dihasilkan dari kotoran ternak untuk memasak. Energi dari limbah kotoran ini juga berhasil diterapkan pada desa yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB. Kendati demikian, pengembangan energi terbarukan ini sangat membutuhkan campur tangan pemerintah untuk bisa berkelanjutan. Salah satunya dukungan dalam hal insentif. Aris bercerita, salah satu desa di Lombok Utara, masyarakatnya sempat mengeluhkan karena tak mendapatkan insentif pembayaran listrik, seperti yang diberikan pemerintah pada pelanggan listrik PLN. Baca juga Ahok EBT Menjadi Masa Depan Bisnis Pertamina Kala itu sebagai upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi, pemerintah memberikan stimulus pembebasan tarif listrik untuk pelanggan 450 VA dan diskon 50 persen untuk pelanggan 900 VA. "Warga yang dapat listrik dari PLTMH protes ke pengelola, 'kok kami enggak dapat diskon, tetap bayar iuran bulanan'," ungkapnya. Ia bilang, memang biaya iuran warga untuk listrik yang didapat dari energi terbarukan terbilang murah untuk ukuran kota besar, yakni Rp per bulan. Tetapi tidak demikian untuk di daerah pedalaman, nilai itu cukup besar. Sementara itu Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menambahkan, pemerintah Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca lewat penandatanganan Perjanjian Paris 2015. Ia mengatakan, sebagai negara dengan ekonomi yang besar, sumbangan Indonesia dari sektor energi terhadap emisi gas rumah kaca sudah naik 6 kali lipat sejak 1980 hingga 2019. Oleh sebab itu perlu upaya yang besar untuk menurunkan emisi. Pemerintah pun berkomitmen mengurangi emisi gas rumah kaca sebesar 29 persen dengan menggunakan sumber daya dalam negeri, serta hingga 41 persen dengan bantuan internasional pada tahun 2030. Di satu sisi, peran batubara dan minyak bumi perlu dikurangi. Baca juga Masih Jauh dari Target, Pemerintah Optimistis Bauran EBT 23 Persen Dapat Tercapai "Namun kalau dilihat dari sejumlah kajian menunjukkan target itu masih tidak kompatibel dengan persetujuan Paris, kami berharap Indonesia bisa lebih ambisius lagi dengan energi terbarukan," ungkapnya. Fabby bilang, sistem energi nol emisi pada tahun 2050 secara teknis dan ekonomis sangat dimungkinkan. Kunci untuk percepatan mencapai target itu ada pada sektor kelistrikan. Hal itu dapat dilakukan dengan memperbaiki regulasi-regulasi saat ini yang masih banyak mengacu pada pemanfaatan energi fosil. Padahal energi fosil perlu dikurangi untuk mencapai energi nol emisi. Sistem energi nol emisi pada tahun 2050 dapat dicapai dengan menggunakan 100 persen energi terbarukan. Menurutnya, ongkos sistem energi terbarukan pun terbukti lebih murah dibanding ongkos sistem berbasis fosil. Berdasarkan model yang dikaji IESR untuk mencapai energi nol emisi di 2020, pada 2025 PLTU harus mulai dikurangi pengoperasiannya. Bahkan, setelah 2029 secara bertahap PLTU harus dipensiunkan. Baca juga Meleset dari Target, Realisasi Bauran EBT 2020 Hanya 11,5 Persen Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Mari bergabung di Grup Telegram " News Update", caranya klik link kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
1 Belajar dari Cina, India dan Thailand, Indonesia dapat menyiapkan dana khusus yang didukung oleh kebijakan tentang energi terbarukan. Dana energi terbarukan dapat dimanfaatkan untuk berbagai tujuan, termasuk membangun infrastruktur jaringan dan menawarkan lebih banyak subsidi untuk proyek-proyek pembangunan. 2. Indonesia dapat memberlakukan struktur tarif listrik progresif untuk mempromosikan penggunaan energi terbarukan yang lebih besar. 3.
PertanyaanBagaimana usaha mempercepat pengembangan pemakaian energi listrik terbarukan dapat menghentikan pemanasan global?Bagaimana usaha mempercepat pengembangan pemakaian energi listrik terbarukan dapat menghentikan pemanasan global? ... ... PembahasanSumber energi terbarukan dapat mengurangi pemanasan global karena merupakan alternatif bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik. Semakin banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, semakin berkurang porsi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pembangkitan energi listrik, yang berkontribusi paling besar terhadap total emisi gas rumah energi terbarukan dapat mengurangi pemanasan global karena merupakan alternatif bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik. Semakin banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, semakin berkurang porsi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pembangkitan energi listrik, yang berkontribusi paling besar terhadap total emisi gas rumah kaca. Perdalam pemahamanmu bersama Master Teacher di sesi Live Teaching, GRATIS!1rb+fJfranklyn JojoJawaban tidak sesuai
Halitu terlihat dalam diskusi publik yang dilakukan secara virtual dengan tema "Optimalisasi Pengembangan Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi dengan Penguatan Daerah (Konsepsi Proporsionalitas Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah)", dengan menghadirkan pembicara Dr. Ir. Surya Darma, MBA yang merupakan Ketua Umum Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia, Dr. Indah Dwi Qurbani, S.H., M.H. merupakan Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya serta Bisman Bhaktiar, S.H
PemerintahIndonesia harus mengadopsi tiga strategi utama untuk mempercepat pengembangan energi terbarukan melalui crowdfunding. Pertama, Kementerian Keuangan harus memberikan insentif fiskal atau pajak bagi investor atau donor dalam proyek energi terbarukan skala mikro dan kecil yang dibiayai oleh crowdfunding.
Pengembanganenergi baru terbarukan di Indonesia saat ini semakin agresif. EBT digadang-gadang menjadi salah satu opsi transisi energi yang dapat memulihkan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengatakan pemanfaatan energi bersih dapat meningkatkan perekonomian nasional. Lapangan kerja baru akan tercipta dan emisi karbon di negara ini berkurang.
Dalampembangkit energi listrik terbarukan misalnya, kapasitasnya baru mencapai 10,43 gigawatt (GW). Ini masih jauh dari target bauran EBT sebesar 23 persen di 2025 dengan kapasitas sekitar 20 GW. Direktur Jenderal EBTKE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral FX Sutijastoto pun menjabarkan kendala pengembangan EBT di Indonesia. Ia bilang pasar EBT di Indonesia masih sangat kecil dan belum mencapai skala keekonomiannya, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).
Sumberenergi terbarukan dapat mengurangi pemanasan global karena merupakan alternatif bahan bakar fosil sebagai sumber energi listrik. Semakin banyak pembangkit listrik yang memanfaatkan energi terbarukan, semakin berkurang porsi emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas pembangkitan energi listrik, yang berkontribusi paling besar terhadap total emisi gas rumah kaca.
Dengangambaran seperti di atas, PT Arkora Hydro fokus pada pengembangan dan pengoperasian PLTA. Didukung oleh tim insinyur yang ahli dan berpengalaman, Arkora siap mempercepat perkembangan energi terbarukan di Indonesia melalui pembangunan PLTA aliran sungai langsung (run-of-river).
DadanKusdiana, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, mengatakan dibutuhkan peningkatan target pemanfaatan EBT sekitar 10-11% setiap tahunnya agar dapat tercapai 23% pada 2025, dengan beberapa asumsi khususnya peningkatan pengembangan PLTS karena proyeknya cukup banyak dikembangkan oleh stakeholder untuk pemanfaatan sendiri.
. 2pgmpj7zjx.pages.dev/422pgmpj7zjx.pages.dev/1032pgmpj7zjx.pages.dev/6102pgmpj7zjx.pages.dev/8132pgmpj7zjx.pages.dev/4442pgmpj7zjx.pages.dev/3962pgmpj7zjx.pages.dev/2642pgmpj7zjx.pages.dev/8572pgmpj7zjx.pages.dev/5312pgmpj7zjx.pages.dev/1102pgmpj7zjx.pages.dev/6992pgmpj7zjx.pages.dev/3432pgmpj7zjx.pages.dev/6602pgmpj7zjx.pages.dev/5932pgmpj7zjx.pages.dev/85
bagaimana usaha mempercepat pengembangan pemakaian energi listrik terbarukan
