I Gusti Agung Rai WirajayaPDI Perjuangan - BaliKomisi XI - Keuangan dan PerbankanSikap Terhadap RUUTanggapanPenggunaan Kelebihan Target Penerimaan Pungutan OJK Tahun 2014 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJKWirajaya mengatakan bahwa untuk anggaran tahun 2016 akan dibahas lebih lanjut bersama-sama, tetapi sebelumnya ia mendorong agar anggaran tahun 2015 ini dapat segera direalisasikan secara Pokok RAPBN Tahun 2016 — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja Raker dengan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia dan Kepala BappenasAgung menjelaskan kami kecenderungan pertumbuhan ekonomi di – karena melihat Fraksi-Fraksi atas pencabutan Perppu Jaring Pengaman Sistem Keuangan JPSK — Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja Raker dengan Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM RIGusti menjelaskan Fraksi PDIP menyetujui RUU pencabutan Perppu nomor 4 tahun 2008 tentang JPSK dibahas lebih Makro — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat dengan Gubernur Bank IndonesiaI Gutsi mengatakan inflasi berada di 4,7%.Kepemilikan Asing di Perusahaan Asuransi, PMN, dan Alokasi Anggaran 2017 – Komisi 11 DPR-RI Rapat Kerja Raker dengan Menteri Keuangan RIAgung menghimbau agar PMN jangan sampai ada dana-dana yang tidak Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana RUU KUHP dan Evaluasi Kinerja 2016 — Komisi 3 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Jaksa Agung RIAgung mengatakan penegakan hukum saat ini sulit. Oleh karena itu sesungguhnya masih banyak yang terjadi yang belum terpublikasi oleh media. Ia mengatakan penegak hukum bisa dilaksanakan dengan jelas. Menurutnya rumitnya hukum di zaman sekarang ada di permasalahan demokrasi dan sosialisasi. Ia mengatakan tujuan penegakan hukum bukan menghukum melainkan untuk menuju kesejahteraan. Ia mengatakan tidak usah jauh-jauh di kota besar tapi sekitar Jakarta saja anak-anak di bawah umur dengan adanya faktor kemiskinan harus bekerja tanpa restu orang tuanya. Ia menyampaikan pagi-pagi hari akan banyak anak-anak berseragam SD menenteng jualan. Ia mengatakan apabila dilakukan secara hukum maka orang tua anak-anak ini pun terkena hukum. Kemunculan dengan adanya hak asasi, kemunculan organisasi berupa LSM mempengaruhi sekolah-sekolah dengan melakukan media yang akhirnya memakai uang. Jaksa agung kedepannya harus lebih arif lagi karena jaksa agung mempunyai kewenangan. Ia menanyakan upaya menyadarkan masyarakat supaya mau menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, mendorong anak-anaknya bersekolah yang agak susah dilakukan. Problematik di lapangan sangat berat dan harus menjadi perhatian. Kondisi faktual di lapangan itu harus menjadi atensi. Ia berharap untuk tahun 2017 bisa menggunakan diskresi itu dengan sangat bijak agar tidak semakin banyak korban dari yang belum bisa memakmurkan negeri. Ia menyampaikan mengenai masukan pada UU KHUP bahwa proses pembuatan suatu UU itu bisa menimbulkan kejahatan. Ia meminta bahannya melalui and Proper Test Calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan BPK – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Calon Anggota BPK-RI Atas Nama Ahmad YaniGusti mengatakan jika Kabupaten atau Provinsi ada yang mencurigakan jika berubah-berubah dari Pagu Indikatif Rancangan Kerja Anggaran BPK, BPS, BPKP dan LKPP Tahun 2018 — Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat RDP dengan BPK, BPS, BPKP dan LKPPAgung Rai mengatakan anggaran pengawasan SDM di BPK hanya Rp14 Miliar. Tolong klarifikasinya, ia tidak yakin Rp14 Miliar ini ckup untuk pengawasan auditor BPK di lapangan. Kemudian, ia menegaskan ingin tahu tentang e-audit. Sistem pengawasan yang lebih efektif perlu and Proper Test Calon Ketua Dewan Komisioner DK Otoritas Jasa Keuangan OJK - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon Ketua DK OJK an. Wimboh SantosoI Gusti menanyakan cara calon dalam mentransformasi OJK. Selanjutnya, ia menanyakan pentingnya UU OJK and Proper Test Calon Dewan Komisioner DK Otoritas Jasa Keuangan OJK - Komisi 11 DPR RI Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Calon DK OJK an. NurhaidaAgung menanyakan misi calon untuk meningkatkan minat masyarakat agar bermain di pasar and Proper Test FPT Dewan Komisioner DK Otoritas Jasa Keuangan OJK Atas Nama Tirta Segara — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Tirta SegaraI Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan bahwa perlindungan konsumen dianggap tidak terlalu perlu mengingat OJK adalah lembaga yang masih baru merintis, mengenai ASKI apakah sebelumnya sudah ada di industri keuangan karena penawaran menarik sering lewat telepon dengan konsumen yang akan menjadi objek sasaran. Ketika ada sengketa kita akan mengalami kekalahan karena ada beberapa yang tidak kita pahami and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia Atas Nama Dody Budi WaluyoAgung mengatakan bahwa ada prediksi nilai tukar rupiah sampai Rp. Agung menanyakan apakah dengan situasi ini hanya karena faktor eksternal dan apakah ada faktor internal. Agung juga menanyakan strategi untuk redam tanpa perlu banyak menguras and Proper Test Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia BI — Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat Umum RDPU dengan Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia BI Atas Nama Wiwiek Sisto WidayatAgung menayakan apakah Bank Indonesia dapat mewujudkan visi Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, sedangkan tugas Bank Indonesia sistem pembayaran dan Realisasi Penerimaan Negara Semester I Tahun Anggaran 2018, Penatausahaan Piutang, Penagihan Pajak, dan Pengelolaan Barang Sitaan Pajak – Komisi 11 DPR-RI Rapat Dengar Pendapat RDP dengan Direktur Jenderal Dirjen Pajak Kementerian KeuanganI Gusti Agung Rai mengatakan bahwa petugas pengawas pajak harus lebih Anggaran Tahun 2019 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja Raker dengan Otoritas Jasa KeuanganI Gusti Agung Rai Wirajaya mengatakan bahwa masalah DPR, di mana aset sampai 3% dari keseluruhan nasional dan makin menurun. Ini harus menjadi perhatian OJK agar peran DPR semakin nyata di masyarakat. Demikian juga perkembangan fintech, keterbatasan ini ada di SDM DPR dan harus mulai dipikirkan penyebab turunnya aset DPR. Bagaimana menyiasatinya sebab ini diserang di Bali apalagi oleh koperasi. Kenapa sampai Dukcapil ikut berperan dengan Kilang Minyak - RDP Komisi 11 DPR RI dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DJKN Kementerian Keuangan dan Lembaga Manajemen Aset Negara LMANAgung Rai mengatakan dengan jumlah pegawai di LMAN antara direksi dan tenaga yang ada, menurut pendapat ia perlu dilakukan efisien. Jangan sampai tugas 1 yang lainnya menumpuk sedangkan yang dikelolah adalah kemampuan asetnya yang ada sekarang adalah tugas-tugas. Dalam rangka digunakan Pemerintah atau pihak-pihak tertentu untuk melakukan kegiatan bisnis atau yang lainnya. Kalau kita lihat dari tugas yang ada ini adalah cukup besar. Pengaruhnya sangat besar dalam pelaksanaan properti Anggaran 2020 - Komisi 8 DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPBGusti mengatakan perlu ada perhatian dari pemerintah soal lulusan mahasiswa di bidang pertanian. Bagi BNPB, Gusti mengatakan perlu ada sinergi untuk memberdayakan korban menjadi pelaku ekonomi terbarukan. Lanjutnya, sehingga ekonomi domestik teta; meningkat. Terakhir, ia mengapresiasi kinerja Kementerian Agama RI tentang harmonisasi kerukunan antar umat Daftar Inventarisasi Masalah DIM RUU Bea Materai dan Defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS dan Jaminan Kesehatan Nasional JKN - Raker Komisi 11 dengan Menteri KeuanganRai menjelaskan bahwa dengan adanya Jamsostek, munculnya BPJS ini karena adanya UU Kesehatan. Rai mengungkapkan bahwa jelas-jelas Menteri Keuangan saat itu sangat bingung karena BPJS dipasarkan karena masih belum strategis sehingga banyak temuan-temuan yang muncul. Rai menyampaikan bahwa ada beberapa Rumah Sakit Pemerintah yang membuat resep yang tidak diperlukan oleh pasien yang bersangkutan, dan Rai berharap hal ini bisa and Proper Test FPT Calon Anggota BPK - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK RI atas nama Tito SulistioAgung Rai mengatakan walau sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian WTP, tetapi perlu ada catatan yang harus dilihat. Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana Kerja 2020 - Komisi 11 DPR RI Rapat Kerja Raker dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan NasionalAgung mengatakan bahwa demokrasi yang dibangun masih demokrasi yang belum memiliki format dan ada tokoh dari Amerika mengatakan sebetulnya demokrasi yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat permasalahannya adalah di citizen itu sendiri. Jadi ketik citizen tidak peduli dengan apa yang dipilih, yang terpenting bisa makan hari esok. Agung mengatakan bahwa itu Cukai untuk Kantong Plastik – Raker Komisi 11 dengan Menteri KeuanganAgung menanyakan jika Indonesia baru memiliki 3 cukai, mengapa tidak dikembangkan menjadi banyak,sebab cukai menjadi salah satu instrumen fiskal untuk meningkatkan pendapatan negara. Agung berpendapat bahwa cukai menjadi salah satu instrumen membuat manusia beradab, karena cukai dikenakan kepada orang yang merugikan dirinya sendiri juga, selanjutya masalah lingkungan dan juga mengganggu orang lain. Agung mengusulkan di tahun 2020 ini harus terlaksana cukai yang diusulkanKementerian Keuangan ini, harus cepat agar manusia beradab. Agung menanyakan mengapa klub malam, diskotik, rokok dan judi tidak dikenakan cukai, sebab ini demi peradaban. Soal tarif, Agung juga bertanya apa alasan penetapan usulan cukai kantong plastik sebesar sebab ini pasti ada hubungannya dengan inflasi, mengapa tidak ditingkatkan tarifnya, dan Agung mengusulkan harus lebih dari and Proper Test - RDPU Komisi 11 dengan Calon Anggota BPK atas nama Jimmy MuhamadAgung bertanya bagaimana sikap Jimmy melihat perkembangan dan stimulasi banyaknya anggota provinsi serta K/L yang mendapat WTP tetapi di satu sisi masih ada yang mendapat BelakangI Gusti Agung Rai Wirajaya terpilih sebagai anggota DPR RI Periode 2019-2024 setelah memperoleh I Gutsi Agung Rai Wirajaya juga terpilih untuk ketiga kalinya menjadi Anggota DPR-RI periode 2014-2019 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP mewakili Dapil Bali setelah memperoleh 75,252 suara. Rai Wirajaya adalah petinggi PDIP dan legislator senior. Sebelum terpilih menjadi Anggota DPR-RI pertama kalinya di periode 2004-2009, Rai Wirajaya adalah mantan Ketua DPRD Provinsi Bali 1999-2004.Pada masa kerja 2014-2019 Rai Wirajaya duduk di Komisi XI yang membidangi keuangan, perencanaan pembangunan dan 2012, I Gusti Agung Rai Wirajaya pernah dilaporkan kepada Polisi oleh mantan Menteri BUMN, Dahlan Iskan, terkait kasus dugaan pemerasan direksi Merpati Nusantara Airlines. sumberPendidikanSD No. I Paguyangan Denpasar Tahun 1971-1977SMP Swa Dharma Paguyangan Denpasar Tahun 1978-1981SMAN I Denpasar Tahun 1981-1984S1 Ekonomi Univ. Pendidikan Nasional Denpasar Tahun 1984-1989S1 English Course Edith Cowwan, University Perth Western Australia Tahun 1997S2 Program Pascasarjana Univ. Pendidikan Nasional Denpasar Tahun 2001-2003Perjalanan PolitikSejak di bangku kuliah I Gusti Agung Rai Wirajaya sudah menjadi kader PDIP. Di1988 Rai Wirajaya adalah Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah DPD PDI. Dan di 2000 Rai Wirajaya dipercaya menjadi Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Bali 2000-2005.Pada Pileg 2004 Rai Wirajaya mencalonkan diri menjadi calon legislatif di tingkat nasional dan terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2004-2009. Menjadi petinggi di Dapil yang merupakan basis kuat PDIP, Rai Wirajaya berhasil terpilih sampai dengan ketiga kalinya menjadi Anggota Kerjabelum adaSikap PolitikRUU Pengampunan Pajak Tax Amnesty28 April 2016 - Gusti menyampaikan bahwa pembahasan RUU Pengampunan Pajak adalah lex specialis. Mewakili PDIP, I Gusti mengusulkan RUU Pengampunan Pajak diubah menjadi Penyertaan Pajak dan Repatriasi Harta. Menurutnya, RUU ini harus memperluas ruang lingkup objek pembahasan. Fraksi PDIP juga menyetujui kenaikan tarif repatriasi dan menginginkan ada restrukturisasi perekonomian. Fraksi PDIP juga menilai bahwa penempatan dana repatriasi harus dialokasikan pada sektor infrastruktur serta usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. [sumber]12 April 2016 - I Gusti ingin melihat hasil konsultasi Menteri Keuangan Menkeu dengan Badan Musyawarah Bamus terkait RUU Pengampunan Pajak, dan secara umum Fraksi PDIP setuju dengan RUU Pengampunan Pajak. [sumber]TanggapanPenjelasan RAT BI Tahun 201917 Oktober 2018 - pada Raker Komisi 11 dengan Gub BI, Gusti mengatakan bahwa Bali mendapat penghasilan hingga Rp1,2 triliun dan dirinya berterima kasih atas penyelenggaran IMF dan memberikan manfaat untuk Bali. Terkait kenaikan kurs, Agung menanyakan hal yang memungkinkan kurs menurun. [sumber]RKA K/L 20196 September 2018 - Dalam Rapat Kerja Raker Komisi 8 dengan Menteri Sosial, I Gusti menjelaskan bahwa kontribusi nasional Bali itu dihasilkan oleh SDM, oleh sebab itu SDM di Bali harus menjadi perhatian yang besar, tapi dari tahun ke tahun terjadi penurunan kemampuan orang Bali di atas kakinya sendiri. Beban sosial yang ditanggung orang Bali itu sangat besar, nah bagaimana sebetulnya sebagai penghasil devisa nasional rakyatnya dapat sejahtera pula? Penerima PKH itu adalah penerima KIP, mereka yang sekaligus menerima PKH dan KIP itu adalah hasil dari usaha mereka sendiri untuk mendapatkan KIP. Tentang pendamping PKH itu, I Gusti setuju harus diperkuat dan diberdayakan. [sumber]RKA K/L RAPBN 2017 – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas13 September 2016 - Pada Rapat Kerja Komisi 11 DPR-RI dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Menteri PPN atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas, I Gusti A menyarankan untuk membuat kesan yang baik terutama bagi eksekutif dan legislatif. Menurut I Gusti A, anggaran haji syariah yang mengendap akan digunakan Pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. [sumber]Pengalihan Aset Negara ke PT. Sarana Multi Infrastruktur Persero dan Penyertaan Modal Negara untuk PT. Penjamin Infrastruktur Indonesia Persero22 Oktober 2015 - I Gusti Wirajaya menilai usulan dari Menteri Keuangan Menkeu untuk memindahkan aset milik Pusat Investasi Pemerintah PIP ke PT Sarana Multi Infrastruktur Persero “SMI” adalah untuk membantu realisasi visi pembangunan dari Presiden Joko Widodo. Menurut I Gusti Wirajaya, siapa pun lembaga yang membutuhkan dana haruslah diproses dengan cepat. I Gusti Wirajaya minta penjelasan ke Menkeu sejauh mana persiapan perpindahan aset PIP ke SMI tersebut mengingat waktunya sudah pendek. I Gusti Wirajaya mendukung program-program yang disampaikan oleh Pemerintah dan berharap bisa diputuskan hari ini tentang pengalihan aset-aset tersebut. [sumber]