Dalam sidang perkara perceraian di Pengadilan, setelah sidang pertama dikonfirmasi para pihak hadir yaitu pihak penggugat atau kuasanya dan pihak Tergugat atau kuasanya, telah hadir, maka selanjutnya majelis Hakim akan memerintahkan untuk diadakan mediasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi.
Negeri Bireuen dan Tingkat Banding pada hakikatnya bukanlahperkara pidana melainkan perkara keperdataan berupa sengketa merekyang perkaranya masih dalam proses persidangan di Mahkamah Agung RIdan karenanya pula perkara pidana tersebut bersifat premature karenapengajuan perkara sengketa merek di Pengadilan Niaga pada PengadilanNegeri Medan
Adalah tidak benar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa pembantah belum berhasil membuktikan bahwa persil eigendom vervenvonding No. 9866 berikut bangunan diatasnya di dalam Hayam Muruk No. 121 Jakarta adalah hak milik/ dahulu hak eigendom pembatah, karena dari surat keterangan pendaftaran tanah No. 1324 tanggal 30 september 1960 yang tertulis nama Liem Tjeng/ pembantah pembanding yang
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bab XVIII UU Nomor 8 Tahun 1981, peninjauan kembali merupakan salah satu upaya hukum luar biasa dalam sistem peradilan di Indonesia. Upaya hukum luar biasa merupakan pengecualian dari upaya hukum biasa yaitu persidangan di Pengadilan Negeri, sidang banding pada Pengadilan Tinggi , dan
Categories Hukum Tags Amanat Cerpen Penagih Hutang Bersepeda Kumbang, Apabila Karyawan Memiliki Hutang Yang Timbul Karena Aset Ganti Rugi, Apakah Akta Cerai Ditarik Jika Menikah Lagi, Apakah Somasi Bisa Dilaporkan Ke Polisi, Arti Mimpi Menagih Hutang, Arti Mimpi Rumah Disita Bank, Ayat Kursi Untuk Menagih Hutang, Azab Pembagian Warisan Tidak
Prosedur Peninjauan Kembali Perkara Pidana. 1. Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang merupakan putusan pemidanaan, terpidana, atau ahli warisnya dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali, dan dapat dikuasakan kepada Penasihat Hukumnya; 2.
1. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eren Indra Paripurna dengan pidana penjara selama 18 tahun; 2. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp. 879.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah); Bahwa, Memori Kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi
Namun demikian, izinkanlah kami para terbanding/dahulu para penggugat untuk menanggapi, mengajukan tangkisan, argumentasi dan perlawanan keberatan- keberatan terhadap memori banding pembanding sebagai berikut: 1. Bahwa keberatan para pembanding/ dahulu para tergugat pada angka 1 adalah mengada-ada, tidak beralaskan hukum dan sangat layak untuk
yurisprudensi pidana: 119k/kr/1972: 1972: dalam perkara tindak pidana korupsi hakim dapat memberikan hukuman badan dan denda (secara cumulatief) dan dapat pula memilik (secara alternatif) antara hukuman badan atau denda (pasal 28 undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; uu nomor 3 tahun 1971 ln. 1971 no. 19) yurisprudensi pidana
. 2pgmpj7zjx.pages.dev/9692pgmpj7zjx.pages.dev/1952pgmpj7zjx.pages.dev/4782pgmpj7zjx.pages.dev/2062pgmpj7zjx.pages.dev/812pgmpj7zjx.pages.dev/4542pgmpj7zjx.pages.dev/8032pgmpj7zjx.pages.dev/2142pgmpj7zjx.pages.dev/7142pgmpj7zjx.pages.dev/7122pgmpj7zjx.pages.dev/2422pgmpj7zjx.pages.dev/7822pgmpj7zjx.pages.dev/2872pgmpj7zjx.pages.dev/8252pgmpj7zjx.pages.dev/874
contoh memori banding perkara pidana
